Jakarta – cuan128 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menangkap 3 warga negara asing (WNA) di sebuah apartemen di Daan Mogot, Jakarta Barat (Jakbar) terkait dugaan kepemilikan dan penyimpanan uang palsu. Dua WNA, yakni TFN dan FJN berasal dari Kamerun sementara BDD memegang paspor Kanada.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman mengatakan saat petugas Imigrasi Jakbar memeriksa tempat tinggal TFN, ditemukan uang tunai sebesar 1.600 dollar Amerika Serikat.
“Petugas Imigrasi yang curiga terhadap fisik dari uang dollar tersebut kemudian berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas temuan ini. Setelah diperiksa di laboratorium forensik Bareskrim Polri, uang dollar Amerika Serikat milik TFN itu dinyatakan palsu. Saat ini TFN telah dinyatakan sebagai tersangka atas kepemilikan dan penyimpanan uang palsu,” ujar Yuldi, Selasa (27/5/2025).
Sementara itu, petugas juga memeriksa tempat tinggal FJN yang masih satu kawasan dengan TFN. Namun petugas tidak ditemukan keberadaan uang palsu. Meskipun demikian, petugas menemukan grup chat pada aplikasi WhatsApp di ponsel milik FJN yang di dalamnya juga terdapat TFN sehingga mereka diduga kuat saling terkait.
Hingga saat ini, FJN masih dalam penyelidikan oleh kepolisian untuk memastikan apabila terdapat hubungan dan keterlibatan FJN terkait uang palsu tersebut.
Selain itu, Imigrasi Jakarta Barat juga mengamankan seorang WNA Kanada berinisial BDD pada Kamis (22/5). BDD kedapatan menyimpan uang senilai 900 dollar Amerika Serikat, yang juga diduga palsu. Ketiga WNA tersebut akan langsung dilimpahkan kepada Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua warga negara Kamerun berinisial FJN dan TFN juga telah melanggar peraturan keimigrasian. FJN merupakan pemegang izin tinggal kunjungan yang sudah overstay selama 549 hari. Dia masuk ke Indonesia pada 9 Mei 2023 dan terakhir melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Depok yang masa berlakunya hingga 4 November 2023,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Nur Raisha Pujiastuti.
Sedangkan TFN, lanjut Puji, masuk ke Indonesia pada 17 Desember 2024 dengan menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor pada perusahaan PT. Mose Delta International. Namun saat diperiksa dia mengakui bahwa tidak pernah melakukan investasi sebagaimana yang tercantum dalam izin tinggalnya.
Adapun BDD masuk ke Indonesia pada tanggal 14 Desember 2024 menggunakan ITAS Investor yang disponsori oleh PT. Bahagia Kurnia Abadi. Pada saat pemeriksaan, BDD mengaku tidak pernah menanamkan modal apapun di perusahaan tersebut.
FJN telah melanggar Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.
Sementara itu, TFN dan BDD terbukti menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepada mereka karena tidak melakukan kegiatan investasi sesuai tujuan dari pemberian izin tinggalnya. Mereka juga memberikan keterangan tidak benar saat mengajukan permohonan izin tinggal.
Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, tindakannya juga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 123 huruf (a) Undang-Undang yang sama, karena telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam rangka memperoleh izin tinggal di Indonesia.
Terkait penangkapan WNA tersangka kepemilikan dan penyimpanan uang palsu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan Direktorat Jenderal Imigrasi terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing secara intensif dan profesional.
“Kami akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik administratif maupun tindak pidana oleh orang asing, ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Menteri Agus.
oke128
Slot demo
kursus seo online terbaik
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu meminta aplikator ojek online (ojol) menghapus biaya layanan dan jasa aplikasi. Sebab, selain tak ada aturannya, tarif tersebut juga memberatkan konsumen!
Adian menjelaskan, aplikator telah mengambil banyak keuntungan melalui potongan aplikasi sebesar 15-20 persen dari mitra driver. Parahnya lagi, kata dia, mereka masih ‘memeras’ konsumen dengan biaya layanan dan jasa aplikasi yang terhitung besar.
“Ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum, namanya jasa aplikasi dan layanan. Itu sangat besar, bisa Rp 7-11 ribu. Pertanyaannya, apakah DPR mau membiarkan pungutan-pungutan yang tidak punya dasar hukum ini?” ujar Adian saat rapat dengar pendapat, dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR RI, Kamis (22/5).
“Jadi kalau kemudian misalnya dari driver dia dapet Rp 10 ribu per orderan, lalu dari konsumen Rp 10 ribu, kita kalikan driver ada 4,2 (juta), berarti mereka (aplikator) dapet paling tidak Rp 92 miliar/hari,” tambahnya.
Kenyataan tersebut membuat Adian meminta aplikator segera menghapus biaya layanan dan jasa aplikasi. Dia juga mendesak pemerintah agar terlibat aktif dalam mengatur persoalan tersebut.
“Negara biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya, kita seperti hidup bernegara tanpa negara. Jadi, saya minta ini dicabut! Tidak boleh ada biaya layanan dan aplikasi lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, saat konferensi pers bersama aplikator, Adian mendengar alasan mengapa perusahaan ojol mematok tarif untuk layanan dan jasa aplikasi. Namun, alasan tersebut menurutnya tak masuk akal.
“Dalam konpers kemarin, disampaikan bahwa dasar mereka menggunakan ini hanya karena negara lain dipakai. Tapi peristiwa di negara lain tidak bisa dijadikan dasar hukum di Indonesia,” kata dia.
Game Baru Tomb Raider http://massamcrypto.com/ – Crystal Dynamics telah memiliki reputasi yang cukup terkenal dengan membawa beberapa IP terbaru dari Tomb Raider dengan karakter ikoniknya, Lara Croft kembali melejit dimata para gamer generasi baru. Tidak memungkiri jika developer masih menghidupkan franchise klasik ini.
Gamer pun bisa sedikit bernafas lega, karena Crystal Dynamics memberikan angin segar akan hadirnya sekuel baru Tomb Raider yang rumornya sudah masuk dalam tahap akhir. Benarkah itu?
Asal Usul Rumor Pengembangan Game Baru Tomb Raider Masuk Tahap Akhir
Seorang pengguna akun Reddit bernama somethingisnotwight menemukan sebuah informasai menarik adanya postingan lowongan kerja dari Crystal Dynamics. Iklan lowongan kerja itu rupanya merupakan pencarian sebuah posisi untuk sebuah game baru yang dirumorkan adalah game baru Tomb Raider.
Melalui postingan resmi loker tersebut, diketahui tim developer sedang mencari seorang Senior Level Designer yang nantinya akan memimpin sebuah tim dengan beberapa jobdesk utama. Salah satunya adalah menjadi Leader Strike Teams.
Sayangnya, postingan tersebut sepertinya sudah dibatasi atau disembunyikan di timeline akun LinkedIn Developer Crystal Dynamics. Kalian bisa lihat buktinya dibawah ini.
Kapan Gamenya Dirilis?
Strike Teams dalam postingan loker tersebut sepertinya ditujukan agar game tersebut memiliki optimasi yang tinggi setelah perilisan nanti. Tentunya, game tersebut diduga sudah berada di tahap akhir sebelum benar-benar dirilis dengan kualitas yang lebih baik.
Meskipun tidak disebutkan IP apa yang akan ditangani dalam iklan loker tersebut, jobdesk lainnya seperti ‘featuring compelling puzzle elements‘ cukup menyita perhatian mengetahui gameplay Tomb Raider juga penuh dengan elemen puzzle.
Somethingisnotwight juga menyebutkan jika berdasarkan temuannya mengenai apa itu istilah Strike Teams, gamer bisa berekspektasi IP baru tersebut akan rilis dalam kurun waktu 5-6 bulan sekaligus mendapatkan beberapa info terbaru terkait dengan pengembangan sekuel Tomb Raider ini.